Jakarta - Aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar menilai Presiden Joko Widodo menerima peserta aksi Kamisan untuk kepentingan Pilpres 2019. Istana membantah tudingan itu.

"Ini nggak sama sekali menunjukkan interest dia untuk menunjukkan kasus-kasus pelanggaran HAM. Dia cuma sekadar mau merespons, mau cari sentimen positif aja di tengah masyarakat, ini punya kepentingan untuk 2019," ujar Haris saat dihubungi detikcom, Kamis (31/5).
 

Penilaian Haris itu dibantah oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin.

Haris menyebut popularitas Jokowi yang cukup turun dalam beberapa waktu terakhir. Di antaranya soal gaji fantastis Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan anggotanya.

"Iya kan kita lihat saja kalau dari sisi pemberitaan, kan beberapa waktu terakhir kan dia kurang populis kan, diserang soal gaji BPIP, diserang soal koruptor boleh nyaleg, iya kan, lalu dia tidak menjadi sentral pemberitaan pada 20 tahun reformasi. Nah terus tiba-tiba dia mau ngomong hak asasi, ketemu korban, bohonglah," ucap Haris.

Haris pun mengaku tidak mendengar kabar baik seusai pertemuan tersebut. Dia hanya mendengar Jokowi akan mempelajari kasus pelanggaran HAM yang diadukan peserta aksi Kamisan.

"Nggak ada saya dengar kabar, cuma dia mau mempelajari doang. Itu kan juga aneh, sudah 4 tahun jadi presiden masih mau mempelajari. Itu kan kewajiban konstitusional, itu janji pemilu-nya dia, mestinya dia sudah jelas dan tegas mau ngapain," tuturnya.
 

"Presiden itu bilang kepada kami, apakah safari ini kalau saya ke sana ke mari nanti orang tidak menilai saya seperti ini dan itu. Dia juga mengukur dirinya. Memantaskan dirinya. Padahal kan ini bulan Ramadan, saya lama sekali tidak berkumpul di sini,' ujar Ngabalin di kantor DPD I Partai Golkar DKI, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (1/6/2018). 

Ngabalin mengatakan banyak pihak yang memang ingin bertemu langsung dengan Jokowi. Jadwal sudah diatur agar Jokowi bisa memenuhi undangan itu. Sebab itu, tudingan jika Jokowi menemui pihak tertentu sebagai pencitraan dinilai tak tepat.

"Jadi jauhlah dari gerakan-gerakan Presiden itu untuk sekadar pencitraan. Orang hari-hari dia berjalan dengan programnya. Tinggal kita lihat umat dan masyarakat penilaiannya," jelasnya. 
(idh/idh)