Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan alasan pemerintah tak mengakuisisi seluruh saham PT Freeport Indonesia (PTFI) tapi hanya sekitar 51 persen saham.

Hal itu disampaikan saat memberikan pembekalan terhadap 725 Capaja di Gor Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.

Menurutnya, salah satu alasan pemerintah hanya melakukan divestasi 51 persen karena Indonesia masih membutuhkan teknologi dari Freeport .

"Kita bisa saja berusaha lebih besar, namun masih butuhkan kerja sama. Baik kerja sama teknologi, juga kerja sama daripada pemasaran dan manajemen proyek besar ini," kata Jusuf Kalla, Jakarta Timur, Rabu (18/7/2018).

Ditambah, nilai saham Freeport terbilang cukup mahal karena bisa di atas Rp 100 triliun. Dan untuk membeli 50 persen saham tersebut, negara mengeluarkan uang sebesar Rp 50 triliun.

"Freeport itu sekarang kira-kira Rp 100 triliun lebih. Karena itu untuk membeli saham 51 persen lebih nilainya hampir Rp 50 triliun. Itu bukan hal yang mudah untuk berbicara investasi," ujarnya.

Dengan membeli 51 persen saham Freeport, JK berharap pekerja lokal bisa lebih terlibat dalam manajemen, teknologi, dan operasional. Di samping, pendapatan negara dari Freeport akan lebih besar.

"Jika nanti kita menguasai 51 persen maka Indonesia akan menguasai manajemen secara keseluruhan. Tapi secara teknis kita bisa bekerja sama dengan Freeport yang telah menguasai teknologi," ungkapnya.

"Jadi kita akan mendapat penghasilan lebih banyak, tenaga kerja yang lebih banyak, bagi teman-teman yang menguasai teknologi pertambangan dan sebagainya akan lebih banyak terlibat sehingga banyak menguntungkan bangsa ini," tandasnya.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com