Jakarta - Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey mengeluhkan gajinya yang kecil dan meminta Presiden Joko Widodo menaikkan gaji kepala daerah untuk menekan tingkat korupsi kepala daerah. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menuturkan perlu ada standarisasi baru gaji pejabat negara.

"Dulu pernah saya sampaikan bahwa struktur gaji para pejabat negara maupun aparatur negara ini memang harus dibuat standarisasi yang baru. Jadi permasalahannya bukan kurang atau kecil atau cukup atau permasalahannya setuju atau tidak setuju," kata Taufik saat dihubungi, Rabu (21/2/2018).

Ia memandang, saat ini terlihat ada ketimpangan gaji antara pejabat negara dan pejabat direksi BUMN. Pasalnya, dikatakan oleh Taufik, gaji pejabat direksi BUMN bahkan melebihi presiden.

"Dulu saya menyampaikan, di antara struktur pegawai pemerintahan, kemudian di antara para pejabat publik, kemudian juga para aparatur kita baik Kepolisian maupun TNI-Polri itu apabila dilihat dalam posisi yang sekarang ini terjadi ketimpangan take home pay yang masih sangat jomplang dengan para pejabat direksi BUMN," tuturnya.

"Ada direksi BUMN itu gajinya di atas Rp 300 juta perbulan, ada juga Rp 400 juta. Belum nerima tantiem bonusnya tiap tahun. Sehingga bahkan gaji presiden saja kalah jauh secara struktur gajinya ya yang resmi dibandingkan dengan kepala direksi BUMN," sambung Taufik.

Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan ini pun berharap agar Menteri Keuangan Sri Mulyani segera merestrukturisasi standarisasi gaji secara menyeluruh. Tak hanya pejabat negara, sebut Taufik, tapi juga standarisasi gaji pejabat direksi BUMN.
 

"Semua dari anggota DPRD, pegawai golongan tingkat I, golongan II semuanya direstrukturisasi. Jadi saya tidak mengatakan ini dapat mengurai korupsi atau tidak, tapi ya karena itu semuanya semrawut," sebut Taufik.
"Ya secepatnya (perlu direstrukturisasi). Karena sekarang kalau tidak segera direstrukturisasi gaji sesuai dengan standard yang terbaru, yang pasti terjadi ketidakadilan antara pejabat. Saya minta restrukturisasinya juga harus menyeluruh sebagai bendahara negara di Kementerian Keuangan," ujar Waketum PAN itu.

Meski begitu, Taufik tak menyebut restrukturisasi standar gaji dapat mengurai kasus korupsi di tingkat kepala daerah. Namun, standarisasi gaji yang tak kunjung diperbarui membuat sistem gaji menjadi semrawut.

Sebelumnya Olly meminta Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyampaikan pesan ke Presiden Jokowi untuk menaikkan gaji kepala daerah untuk menekan tingkat korupsi kepala daerah. Ia juga menjamin jika gaji gubernur naik, tak ada kepala daerah yang melakukan korupsi.

"Alangkah baiknya apabila bisa melalui Ibu Basaria Panjaitan selaku Wakil KPK RI bisa menyampaikan pesan kepada Presiden Jokowi apabila gaji kepala daerah besar, Olly Dondokambey selaku Kepala Daerah Sulawesi Utara jamin kepala daerah dan kepala daerah Kabupaten lainnya tidak ada lagi ditemukan praktik korupsi," beber Olly. 
 

Sumber : Detik.com